Roma (ANTARA) – Menteri Pertahanan Italia Guido Crosetto pada Kamis (21 November) keberatan dengan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan kepala pertahanan Yoav Gallant
Namun dia menegaskan, jika kedua individu tersebut memasuki wilayah Italia, maka Italia harus mematuhi perintah tersebut.
Dalam wawancara yang disiarkan televisi, Crosetto mengatakan bahwa sebagai penandatangan Statuta Roma, Italia harus mematuhi hukum internasional, meski ia menganggap keputusan ICC “salah”.
“Karena kami adalah anggota ICC, kami harus menangkap Netanyahu dan Gallant ketika mereka datang ke Italia. Ini bukan keputusan politik, tapi implementasi hukum internasional.”
Sebelumnya pada hari Kamis, ICC secara resmi mengumumkan bahwa mereka telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Gallant atas kejahatan perang di wilayah Palestina, termasuk Gaza.
Perintah ini dikeluarkan saat serangan besar Israel di Gaza, yang merupakan kedua kalinya dilakukan di wilayah tersebut.
Sekitar 44.000 warga Palestina, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, tewas dan lebih dari 103.000 lainnya terluka dalam bentrokan tersebut.
Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani menunjukkan sikap hati-hati.
“Kami akan meninjau isi keputusan tersebut dan alasannya,” kata Tajani, menekankan bahwa ICC harus menjalankan peran hukum tanpa pengaruh politik.
“Kami akan meninjau perkembangan bersama dengan mitra kami dan menentukan langkah-langkah dan langkah selanjutnya,” katanya.
Pernyataan Tajani menuai kritik dari kelompok oposisi Gerakan Bintang Lima (M5S). Anggota parlemen M5S menggambarkan komentar Tajani sebagai hal yang “mengejutkan dan memalukan”.
Dalam pernyataan bersama, anggota M5S menekankan bahwa kepala kebijakan luar negeri UE Josep Borrell menegaskan bahwa keputusan ICC mengikat negara-negara anggota UE.
Sumber: Anatolia
Leave a Reply