Jakarta (ANTARA) – Populix merilis laporan bertajuk “Arah Tantangan Ekonomi dan Keamanan 2025” yang mengungkapkan 62 persen responden khawatir pekerjaannya akan tergeser oleh kecerdasan buatan (AI).
Indah Tanip, wakil presiden penelitian Populix, menjelaskan 34 persen responden mengidentifikasi masalah keamanan kerja. Mereka merasa terpaksa beradaptasi dengan pekerjaan yang mengutamakan fleksibilitas dibandingkan stabilitas.
“Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pekerjaan lepas, kerja kontrak, dan PHK yang membuat banyak orang merasa lepas kendali. Hal ini diperparah dengan teknologi kecerdasan buatan yang berkembang sangat pesat,” ujarnya dalam siaran pers, Jumat.
Karena berbagai alasan tersebut, sekitar 62 persen responden merasa berisiko kehilangan pekerjaan akibat digantikan oleh teknologi kecerdasan buatan.
Ada lima alasan utama di balik kekhawatiran ini. Karena takut digantikan oleh mesin yang lebih baik, akurat, dan terjangkau (72 persen), serta sulit bersaing dengan mesin yang bisa bekerja tanpa kenal lelah (62 persen).
Selanjutnya, 60 persen responden meyakini bahwa pengembangan AI yang terlalu kompleks dapat membahayakan manusia.
Kehadiran kecerdasan buatan disebut meningkatkan kemiskinan, kesenjangan, dan ketidakstabilan sosial (52 persen).
Faktor kemiskinan didasarkan pada ketakutan akan kehilangan pekerjaan, dan ketimpangan disebabkan oleh langganan untuk mengakses versi kecerdasan buatan yang lebih canggih, yang tidak dimiliki semua orang.
Hal ini juga diperkuat dengan alasan terakhir yaitu ketidakmampuan bersaing atau bekerja sama karena kurangnya kemampuan AI yang diungkapkan oleh 46 persen responden.
Untuk mengatasi risiko tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah mengumumkan komitmennya untuk lebih mendukung pengembangan sumber daya manusia digital di Indonesia.
Kementerian Sumber Daya Manusia bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Kemendikti Saintek) dan Kementerian Kebudayaan menyelenggarakan berbagai kursus dan pelatihan melalui talent center, talent corner dan extension center di seluruh negeri Indonesia.
Pelatihan-pelatihan ini ditujukan bagi para pencari kerja khususnya Generasi Z untuk menghadapi dunia kerja digital dan kecerdasan buatan.
Saat ini Kementerian Ketenagakerjaan juga tengah menyiapkan regulasi untuk melindungi pekerja digital di Indonesia.
Kementerian Sumber Daya Manusia sedang menyiapkan rencana dan undang-undang yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan digital dan melindungi karyawan.
Laporan “Tantangan ekonomi pelayaran dan keamanan pada tahun 2025” disusun dengan menggunakan kombinasi metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Dimulai dengan enam kelompok fokus mini (FGD) untuk mengeksplorasi tren dan permasalahan secara mendalam.
Kemudian dilakukan survei terhadap 1.190 responden dari seluruh Indonesia untuk mengonfirmasi temuan dan mengidentifikasi tren dari Agustus hingga September 2024.
Peserta survei seimbang antara laki-laki dan perempuan dan termasuk masyarakat kelas menengah ke atas.
Selain isu keamanan kerja, laporan ini mengungkapkan tiga isu utama lainnya: keamanan siber (67 persen), keamanan kesehatan (49 persen) dan dampak ekonomi digital (47 persen).
Leave a Reply