Jakarta (ANTARA) – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diharapkan cepat beradaptasi dengan lancarnya aksesi Indonesia ke Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dan BRICS, kata Dino Patti Jalal, pendiri Aliansi Kebijakan Luar Negeri Indonesia (FPCI). .
Sebab, kata Dino, setelah beberapa kementerian dipecah, proses penggabungan mungkin akan tertunda dan kamar Merah Putih mungkin perlu melakukan koordinasi antar kementerian dan lembaga yang baru dipecah.
Setelah berpartisipasi dalam pembicaraan dengan Sekretaris Jenderal OECD Matthias Kormann di sela-sela KTT Investasi AS-Indonesia ke-12, ia mengatakan, “Indonesia memerlukan koordinasi yang erat antara kementerian dan lembaga pemerintah untuk melanjutkan proses aksesi.” di Jakarta pada hari Selasa.
Menurut pendiri FPCI ini, adaptasi ini merupakan salah satu pekerjaan rumah besar bagi pemerintah Indonesia.
“Hal ini penting karena agar RI dapat bergabung dengan OECD, Indonesia harus bekerja sama dengan puluhan komite di sektor khusus,” kata Dino.
Di saat yang sama, Dino meyakini bergabungnya Indonesia pada OECD dan BRICS memberikan peluang bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama ekonomi global.
Masuknya RI ke dalam kedua organisasi ini dapat dilihat sebagai “landasan untuk meningkatkan peluang” kerja sama dengan negara lain, seperti Indonesia yang telah tergabung dalam organisasi ekonomi global seperti ASEAN, APEC, dan G20.
“(Bergabung dengan RICS) bukan berarti ada perubahan (hubungan diplomatik RI), tapi posisi Indonesia lebih tepat diartikan dalam arti ‘menambah lahan’,” kata Dino.
Pendiri FPCI ini mengatakan, keputusan Indonesia bergabung dengan OECD merupakan sebuah langkah besar dan berani karena keberhasilan masuknya Indonesia ke dalam organisasi tersebut menunjukkan bahwa perekonomian nasional berada pada level yang lebih tinggi dan setara dengan negara-negara anggota OECD.
Pada saat yang sama, Dino berpendapat bahwa ketika bergabung dengan BRICS, pemerintah harus memahami bahwa organisasi tersebut memiliki fokus geopolitik, berbeda dengan OECD yang hanya fokus pada sisi ekonomi.
Karena nuansa geopolitik dalam BRICS, keinginan Indonesia untuk bergabung dengan organisasi tersebut telah menimbulkan pertanyaan di kalangan negara-negara Barat yang melihat BRICS sebagai “saingan”.
“Sebenarnya Indonesia harus tahu apa yang diharapkan dari masing-masing organisasi,” kata mantan wakil menteri luar negeri Indonesia itu.
Leave a Reply