Jakarta (ANTARA) – Pemerintah DKI Jakarta mencatat jumlah masyarakat penerima bantuan kemanusiaan (banso) untuk memenuhi kebutuhan dasar (PKD) sebanyak 219.252 orang. Bantuan masyarakat PKD ini akan disalurkan melalui Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Lansia Jakarta (KLJ) dan Kartu Penyandang Disabilitas (KPDJ) di Jakarta pada tahun 2025 dan kembali pada tahun 2024 dengan jumlah total Rp 802 miliar. .
“KLJ menargetkan 171.010 penerima manfaat, KAJ menargetkan 27.352 penerima manfaat, dan KPDJ menargetkan 20.890 penerima manfaat,” kata Direktur Pelayanan Sosial Premi Lasari dalam keterangannya, Rabu.
Sementara itu, anggota DPR yang kini menjabat Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Andrian meminta Dinas Sosial DKI mempercepat pengesahan dan pengesahan Data Terpadu Perlindungan Sosial (DTKS). Tujuannya untuk mengetahui apakah penerima bantuan kemanusiaan (Bansos) memenuhi syarat yang adil dan obyektif. Oleh karena itu, menurutnya, perlu adanya peningkatan kepercayaan dan dukungan terhadap DTKS. “DTKS dari desil 1 sampai desil 10 mencatat hampir 5 juta warga dari 11 juta. Berapa lama datanya dianalisis? Nah, itu buruknya,” kata Justin sambil membaca: Jakpus Ingatkan Mereka yang Menyalurkan Bantuan Masyarakat Tanpa Pungutan Liar Baca juga: Pemerintah DKI menunda penyaluran bantuan masyarakat hingga pemilu berakhir pada 2024. Meski tidak ada penambahan anggaran, Justin berharap bansos PKD bisa diperbaiki agar persetujuan dan persetujuannya lebih baik. persetujuan seluruh permintaan warga Jakarta.
“Memang tidak ada suplemen, tapi upayanya tetap dengan yang lama. Namun, ada yang bisa dihilangkan secara konsensus dan diganti dengan desil paling bawah,” kata Justin.
Ia mengingatkan, bantuan yang diberikan masyarakat harus berdasarkan tingkat kemiskinan yang dikelompokkan dalam desil 1 hingga 4 sesuai tingkat kesejahteraan keluarga.
Leave a Reply