Kabar Harapan

Memberikan Informasi Terupdate Dalam Negri & Luar Negri

Presiden Filipina tanggapi ancaman pembunuhan oleh wapresnya

MANILA (ANTARA) – Ferdinand R. Marcos Jr. Presiden Filipina memecah keheningannya pada hari Senin dan menanggapi “ancaman pembunuhan” Wakil Presiden Filipina Sara Duterte.

Marcos mengatakan, yang membuat kasus ini tidak proporsional adalah penolakan Duterte untuk menjawab pertanyaan sah mengenai dugaan penyelewengan dana di kantor wakil presiden.

Dalam pesan videonya, Marcos mengatakan masalah ini tidak akan menjadi drama jika Duterte menjawab pertanyaan anggota parlemen.

“Seseorang tidak boleh mengatakan kebenaran secara sembarangan,” kata Rodrido Duterte, mengacu pada perang narkoba kontroversial yang dilakukan mantan Presiden dan Wakil Presiden Rodrigo Duterte.

“Pembicaraan ini akan berakhir jika sumpah pegawai negeri untuk menyampaikan kebenaran dihormati dan tidak dihalangi. Alih-alih memberikan jawaban langsung, dia memilih bicara murahan,” tambah Marcos.

Marcos juga mengatakan bahwa kata-kata kotor Duterte dan ancaman terhadap kehidupan sangat meresahkan.

Dia mengatakan komentar seperti itu tidak mendapat tempat di negara demokratis seperti Filipina dan dia tidak akan menerima begitu saja.

“Jika merencanakan pembunuhan presiden begitu mudah, bagaimana dengan warga negara biasa?” kata Marcos.

“Kejahatan seperti ini tidak boleh diabaikan. Saya akan melawan mereka. Sebagai negara demokratis, kita harus menjunjung tinggi supremasi hukum,” tambahnya.

Pernyataan tersebut merupakan pertama kalinya presiden secara terbuka menanggapi kritik Duterte.

Reaksi Presiden pada akhir pekan lalu terhadap pernyataan kontroversial Duterte secara daring, di mana ia mengancam Duterte, Nona Neara Liza Marcos, dan Ketua DPR Martin Romualdez jika dugaan rencana terhadapnya berhasil.

Di DPR, Duterte mengancam kepala stafnya, pengacara Zuleika Lopez, yang ditahan karena gagal menjawab pertanyaan tentang penyelewengan dana di kantor wakil presiden selama penyelidikan legislatif.

Menurut Presiden, seluruh pejabat pemerintah wajib melindungi konstitusi dan tunduk pada transparansi dan akuntabilitas.

“Jadi tidak benar menghalangi pejabat terpilih rakyat untuk mencari kebenaran,” ujarnya.

Marcos berharap kejadian tersebut berakhir dengan damai dan adil. Meski fokus pada pemerintahan, Marcos mengatakan penegakan hukum tidak boleh dikompromikan.

“Hukum harus diterapkan dalam semua situasi, terlepas dari siapa dampaknya. Itu sebabnya saya tidak akan membiarkan orang lain berhasil menyeret seluruh negeri ke dalam lumpur politik,” ujarnya.

“Kami menghormati prosesnya. Mari kita patuhi hukum. Jangan sampai kita melupakan amanah yang dipercayakan oleh jutaan warga Filipina kepada kita,” tambahnya.

Komentar Duterte menuai kecaman luas dan mendorong lembaga penegak hukum untuk menyelidiki dan melakukan mobilisasi demi keamanan presiden.

Sumber: PNA-OANA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *