JAKARTA (Antara) – Kementerian Perhubungan meminta perusahaan angkutan umum Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mematuhi standar keselamatan transportasi.
Solihin Purwantara, Plt Direktur BPTJ Perhubungan Kementerian Perhubungan, mengatakan pihaknya menyerahkan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK-PAU) untuk mengurangi dan mencegah risiko pada bisnis perusahaan publik.
SMK merupakan upaya untuk mengidentifikasi risiko dan bahaya dalam proses bisnis perusahaan serta mencegah terjadinya hal tersebut, kata Solihin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan, sertifikat SMK-PAU merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan menjamin keselamatan operasional jasa transportasi umum dengan melindungi semua pihak baik pengusaha, pekerja, dan pengguna jasa transportasi dari risiko.
“SMK-PAU tidak hanya menyasar perusahaan kargo tetapi juga perusahaan angkutan penumpang,” ujarnya.
Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) juga menerbitkan sertifikat SMK-PAU kepada 19 perusahaan angkutan umum yang memenuhi standar.
Penyerahan sertifikat ini dilakukan setelah adanya bimbingan dan pendampingan awal dari BPTJ bekerja sama dengan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dalam peninjauan dokumen Sekolah Menengah Kejuruan Organisasi Angkutan Umum.
Ada 10 elemen keamanan yang diperiksa secara ketat yang dituangkan dalam PM No. 85 pada tahun 2018.
Sepuluh unsur tersebut meliputi komitmen dan kebijakan; menyelenggarakan Penanggulangan Bencana dan Risiko; Fasilitas perbaikan dan pemeliharaan kendaraan; dokumen dan informasi; peningkatan kapasitas dan pelatihan; tanggap darurat; pelaporan risiko internal; pemantauan dan evaluasi; dan pengukuran kinerja.
Solihin Tahun ini, BPTJ memberikan sertifikat SMK-PAU kepada 42 perusahaan angkutan umum berorientasi orang atau barang.
“Ini merupakan ketiga kalinya kami menerbitkan sertifikat kepada perusahaan yang memenuhi persyaratan dan standar. Dengan demikian, total sertifikat yang akan diterbitkan pada tahun 2024 sebanyak 42 sertifikat,” ujarnya.
Pada tahun 2022, BPTJ memberikan 4 sertifikat, jumlah yang sama dengan tahun 2023.
Sertifikat ini menunjukkan bahwa perusahaan penerima telah memenuhi persyaratan manajemen keselamatan angkutan umum yang meliputi pelatihan pengemudi, pemeliharaan armada, dan penerapan prosedur operasional sesuai peraturan.
“SMK-PAU bukan sekadar formalitas, namun juga bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas transportasi umum yang aman dan andal. Kami berharap sertifikasi ini dapat mendorong perusahaan transportasi lain untuk ikut serta,” jelas Solihin.
Selain pembagian sertifikat, acara ini juga diisi dengan interaksi sosial oleh Inspektur Senior KNKT Achmad Wildan tentang pentingnya penerapan sistem manajemen keselamatan yang ketat.
Wildan menegaskan, banyak kecelakaan mobil besar belakangan ini disebabkan oleh sejumlah faktor.
Pertama, dari sisi pengemudi, hal ini terjadi karena kondisi fisik yang kurang baik atau kurang sehat, kurang tepat dan pemahaman terhadap teknologi kendaraan.
Kedua, banyak ditemukan kendaraan yang tidak siap dinas dan kendaraan rusak, ujarnya.
Ketiga, karena kurangnya pemahaman terhadap karakteristik cara penularan. Keempat, karena cara pemasangannya dapat menimbulkan resiko bahaya.
Selain itu, setidaknya terdapat 5.200 kecelakaan di Indonesia setiap tahunnya yang disebabkan oleh rem blong, kata Wheeldon.
Menurut Wheeldon, kecelakaan seperti itu tidak boleh terjadi jika perusahaan selalu menerapkan SMK-PAU.
“Bisa dibilang SMK adalah obat untuk mencegah terjadinya kecelakaan lagi,” kata Wheeldon.
Mereka juga mengingatkan agar perusahaan angkutan umum rutin memeriksa dan merawat rem serta memeriksa kualitas komponen.
“Hal ini juga meningkatkan kemampuan pengemudi dalam mengantisipasi risiko rem blong pada situasi darurat,” kata Wheeldon.
Leave a Reply