Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik Rosan Perkasa Roeslani sebagai Ketua Badan Penanaman Modal dan Hilirisasi/Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Istana Negara, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024.
Rosan yang lahir di Jakarta pada tahun 1968 ini sebelumnya pernah menduduki posisi yang sama di pemerintahan Presiden Jokowi dan merupakan seorang pengusaha ternama.
Beliau memperoleh gelar ganda di bidang Manajemen dan Bisnis Umum dengan minor di bidang keuangan dari Oklahoma State University, Stillwater pada tahun 1992 dan gelar Master of Business Administration di Belgia pada tahun 1995.
Rosan memiliki pengalaman kerja yang luas, pernah menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) pada tahun 2015-2021, dan sebelumnya menjadi penasihat keuangan Asosiasi Koperasi Batik Indonesia (1997-2021). . 2002) dan Bendahara Umum Ikatan Pengusaha Muda Indonesia (2005-2008).
Selain pengalamannya di bidang keuangan dan kewirausahaan, Menteri Rosan juga mendapat amanah pemerintah sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBPP) Republik Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) pada tahun 2021.
Usai menjabat sebagai duta besar, Presiden ketujuh RI, Jokowi, menugaskannya sebagai Wakil Menteri BUMN menggantikan Pahala Mansury yang menjadi Wakil Menteri Luar Negeri pada tahun 2023.
Ia kemudian mengundurkan diri dari jabatan Wakil Menteri BUMN karena dicalonkan dan diangkat menjadi Ketua Kelompok Kampanye Nasional Prabowo – Gibran pada Pilpres 2024.
Realokasi Prabowo
Melihat perjalanan karir Rosan Roeslani yang pernah menduduki beberapa jabatan strategis pemerintahan. Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Kepala Badan Penanaman Modal dan Hilirisasi/BKPM.
Tugasnya adalah memenuhi target investasi Indonesia sebesar Rp 1,65 triliun pada tahun 2024.
Hingga September 2024, realisasi investasi Indonesia mencapai Rp1.261,43 triliun atau 76,45 persen dari target yang ditetapkan presiden.
Selain itu, Rosan juga berperan dalam menarik penanaman modal asing (FDI) ke Ibukota Negara Republik Indonesia (IKN) di Kalimantan Timur yang dinilai membutuhkan investasi hingga Rp 2,77 triliun.
Rosan juga diminta memajukan iklim di Indonesia agar lebih bermanfaat bagi kemajuan perekonomian nasional.
Selain fungsinya, juga harus bersiap menghadapi berbagai tantangan, seperti bagaimana meningkatkan daya saing investasi Indonesia, terkait posisi negosiasi di mata internasional, serta pemenuhan investasi di kawasan industri. atau kawasan ekonomi khusus. (KEK). di negara tersebut
Rosan juga diharapkan mampu merumuskan peraturan atau kebijakan yang dapat menarik investasi asing, mengoptimalkan koordinasi antar kementerian/lembaga, serta berinvestasi pada sektor manufaktur yang berorientasi ekspor dan hulu.
Leave a Reply