Jakarta (Antara) – Pengurus DPRD DKI Jakarta menilai komunikasi sosial untuk manfaat asuransi ketenagakerjaan sebaiknya dilakukan secara berkesinambungan dan dapat dilakukan dengan baik agar pekerja mengetahui perlindungan hak ketenagakerjaannya.
Kami menyatakan perlu ada komunikasi terus menerus dengan masyarakat mengenai manfaatnya, kata Ketua Komite Eksekutif B DPRD DKI Jakarta Nova Hariwan Paloh dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Secara sosial, keterlibatan meningkat dan perusahaan bahkan menyadari manfaat program asuransi ketenagakerjaan bagi karyawan.
Skema BPJS ketenagakerjaan meliputi Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Pensiun (JP).
“Tentunya pada tataran layanan sumber daya manusia untuk memberikan nasehat atau apa yang harus dilakukan terhadap perusahaan atau karyawan,” kata Nova.
Wakil Panitia Pelaksana B DPRD DKI Jakarta M. Taufik Zoelkifli mengatakan, Dinas Sumber Daya Manusia DKI bisa melakukan kegiatan sosial untuk memberikan manfaat dan perlindungan kepada warga.
Oleh karena itu, hal ini akan berdampak pada meningkatnya tuntutan masyarakat akan perlindungan yang layak.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPJS Ketenagakerjaan Diki Jakarta Denny Yusulian mengaku bersedia meningkatkan sosialisasi manfaat jaminan keamanan kerja bagi pekerja.
Untuk itu perlu dukungan dari Komite Eksekutif B DPRD DK Jakarta agar rencana tersebut bisa terlaksana dengan baik.
Pak Denny mencontohkan, rencana perlindungan masyarakat, sektor formal dan informal pada tahun 2024 berjumlah 2.749.845 peserta dan sejauh ini baru 2.279.743 peserta yang dilindungi.
Artinya, masih ada 470.102 Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang belum terdaftar.
“Kami membutuhkan dukungan DPRD Provinsi Diki Jakarta untuk meningkatkan keselamatan seluruh pekerja sesuai dengan tatanan daerah,” ujarnya.
Leave a Reply