Jakarta (ANTARA) – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendukung Pemprov DKI menerapkan sekolah gratis di semua jenis lembaga pendidikan, namun meminta agar kebijakan tersebut tidak menghilangkan bantuan sosial melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) karena warga masih membutuhkan. dia .
“(Sekolah gratis) Ini harus diterapkan di semua jenis lembaga pendidikan,” kata Koordinator Nasional JPPI (Kornas) Ubaid Matraji dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Sebab, kata dia, hal itu merupakan kewajiban konstitusional yang harus dilaksanakan pemerintah dan dapat dilaksanakan di semua jenis satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta. “Baik di sekolah atau madrasah,” ujarnya.
Menurutnya, KJP harus berjalan beriringan dengan kebijakan sekolah gratis. “Jadi program-program tersebut harus bisa berjalan beriringan dan tidak saling meniadakan,” ujarnya.
Sekolah gratis tersebut, kata dia, merupakan bagian dari implementasi program wajib belajar 12 tahun di Jakarta bagi seluruh anak usia sekolah. Sedangkan KJP merupakan skema khusus bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu.
Ubai mengatakan KJP masih dibutuhkan
Hal ini dikarenakan kebutuhan anak putus sekolah berbeda-beda sehingga KJP sangat membantu terutama bagi mereka yang kurang mampu.
Kebutuhan tersebut antara lain berupa seragam, sepatu, buku, tas, perlengkapan sekolah dan perlengkapan penunjang pendidikan lainnya.
Sebaliknya, menurut dia, jika KJP dicabut, maka bisa menyebabkan anak-anak Jakarta putus sekolah.
Ia mengatakan, sebanyak 295.000 anak berisiko putus sekolah di sekolah negeri. Mereka sudah menikmati pendidikan gratis di dalam negeri dan juga menerima KJP.
Kemudian, sebanyak 238.000 anak berisiko meninggalkan sekolah swasta. Mereka adalah penerima KJP di sekolah swasta.
“Mereka akan menikmati kebijakan sekolah yang tidak memungut biaya, namun akan menghilangkan hak mereka untuk mendapatkan KJP,” kata Ubai.
Ia menilai kebijakan KJP merupakan praktik yang baik untuk meningkatkan akses pendidikan di Jakarta. Karena itu harus terus berjalan.
Meski merupakan program yang baik dan sangat membantu masyarakat, namun praktik di lapangan banyak menemui tantangan, seperti tidak terpenuhinya target, penyalahgunaan, dan belanja yang sering terlambat.
“Ke depan tata kelola harus diperbaiki dan diperkuat agar lebih transparan, akuntabel, dan kredibel,” ujarnya.
Leave a Reply