Mataram (ANTARA) – Usai meninggalkan ladang menemui petani di Karang Anyar, Mataram Nusa Tenggara Barat, Kompol Mulyadi sedikit terkejut. Pasalnya, kini lahan pertanian di wilayah tugasnya di Kabupaten Mataram hanya tersisa 5 hektare.
Antara lain, berkurangnya lahan pertanian karena semakin banyak lahan yang dialihfungsikan menjadi kawasan pemukiman, fasilitas pendidikan, pabrik, dan gedung perkantoran.
Kondisi tersebut membuat Kapolri Ma Taram (Kabul Sek) berusaha mencari alternatif agar dalam bidang tugasnya dapat terus berkontribusi dalam mencapai tujuan besar nasional yaitu swasembada pangan pada tahun 2026.
Ide Mulyadi ini tercetus dari pengalamannya bertugas di Sumbawa saat mewabahnya COVID-19.
Saat bertugas, ia menanam cabai hijau, sawi, tomat, dan terong dengan pola tanam polibag di halaman rumah dinas di kawasan asrama Sumbawa.
Hasilnya melebihi ekspektasinya. Buah dari kesabarannya dalam bercocok tanam di halaman rumah dinasnya memberikan banyak manfaat bagi rekan-rekannya.
Pengalaman tersebut menjadi modal bagi Mulyadi untuk memanfaatkan lahan tak terpakai untuk bercocok tanam berbagai tanaman pangan.
Kedaulatan Pangan
Kunci suatu negara mencapai kedaulatan pangan nasional adalah mampu memenuhi kebutuhannya sendiri atau swasembada. Menjamin kedaulatan pangan lebih penting dibandingkan ketahanan pangan dan dapat dicapai antara lain melalui impor.
Ketika pangan suatu negara sudah berdaulat, maka negara tersebut tidak lagi bergantung pada negara lain untuk memenuhi kebutuhan lokalnya.
Sehingga saat ini negara tidak lagi bergantung pada pangan luar negeri. Bahkan, impor pangan bisa dikatakan menjadi peringatan akan kurangnya produksi untuk memenuhi kebutuhan negara sendiri.
Pemerintah Indonesia meyakini kecukupan pangan dapat dicapai melalui peningkatan efisiensi pertanian, termasuk penggarapan lahan kosong dari mikro hingga jutaan hektar.
Prabowo Subianto, yang kini menjabat sebagai Presiden kedelapan RI, sangat memahami potensi tersebut. Dengan membangun visi yang lebih besar “Bersama Indonesia Tumbuh Menuju Indonesia Emas 2045”, pemerintahan Prabowo-Gibran berkomitmen mewujudkannya melalui misi Astacita.
Salah satu langkah untuk mencapai hal tersebut, Presiden Prabowo yang berlatar belakang militer menaruh kepercayaan kepada TNI dan Polri sebagai bagian penting dari misi Astacita.
Salah satu dari delapan misi tersebut adalah mendorong kemandirian nasional melalui swasembada pangan.
Dengan organisasi yang terstruktur dengan sumber daya manusia yang militan di segala bidang, Presiden meminta kedua organisasi tersebut membangun kerja sama dengan Kementerian Pertanian.
Menanggapi instruksi Presiden, Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo mengambil tindakan cepat. Usai mengikuti pengarahan saat penarikan Dewan Menteri Merah Putih di Markas Akademi Militer Magelang Jawa Tengah, Polri langsung memanggil seluruh jajaran Polda dan Polda melalui rapat daring.
Dalam rapat yang digelar pada 28 Oktober 2024, Komjen Pol menegaskan bahwa Kombes Polri telah menyelenggarakan program 100 hari untuk mendukung misi Astacita.
Salah satunya, Kombes Polri, menekankan perlunya membantu menjamin keamanan pangan dengan menerapkan Program Keamanan Pangan Nasional.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Komjen Polri akan merekrut ahli pertanian dan gizi melalui petugas khusus (Bakomsus) yang pendaftarannya akan dibuka pada 11 hingga 17 November 2024.
Rekrutmen Bakomsus Polri – bekerja sama dengan Kementerian Pertanian – akan dilakukan pada tahun 2025. Sebelum diterjunkan di lapangan, peserta yang dinyatakan lulus Bakomsus Polri akan mendapat pendidikan pertama selama lima bulan antara bulan Januari hingga Juni 2025. .
Karena waktu persiapan yang cukup lama, maka Komjen Pol mempercepat pelaksanaan kerja di daerah tersebut dengan mengeluarkan perintah untuk mempersenjatai jajaran Kombes Polri di daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kerja Komjen Pol. . Kepolisian Nasional. (bhabinkamtibmas) bertugas di tingkat sektor (polsek).
Untuk mencapai program ketahanan pangan nasional, salah satu tantangan yang kita hadapi saat ini dan di tahun-tahun mendatang adalah perubahan iklim. El Nino pada tahun 2024 akan berdampak signifikan terhadap penurunan produksi pangan.
Akses terhadap lahan panen menurun dari tahun ke tahun, dan dampak cuaca buruk serta kekeringan berkepanjangan juga merupakan ancaman serius terhadap produksi pangan nasional.
Apalagi jika realisasi program ini dilaksanakan di perkotaan yang identik dengan padat penduduk dan sangat terbatasnya lahan pertanian.
Mataram, ibu kota dan pusat pemerintahan Nusa Tenggara Barat (NTB), menghadapi permasalahan ini. Dengan luas wilayah yang terbilang paling kecil dibandingkan wilayah lain di NTB yaitu 61,30 kilometer persegi atau 6.130 hektar dari luas negara 20.124,48 kilometer persegi, Mataram hanya memiliki lahan pertanian seluas 2.629 hektar.
Data tahun 2023 berdasarkan pemutakhiran Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mataram bulan April 2024, luas lahan pertanian produktif mencapai 1.458,71 hektar.
Hasil pendataan BPS menarik perhatian aparat Polri yang bertugas di kota, seperti yang ditunjukkan Polres Mataram.
Strategi lapangan
Pedoman Kombes Polri yang mengamanatkan peran aktif Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan Program Ketahanan Pangan Nasional menjadi salah satu tantangan baru dalam menjalankan tugasnya di bidang ini.
Karena sebelumnya bertugas memantau ketersediaan stok pangan dan proses distribusinya, kini polisi bhabinkamtibmas harus aktif meningkatkan produksi pangan.
Berdasarkan pengalaman COVID-19 di Pulau Sumbawa, AKP Mulyadi akan menerapkan model penanaman polibag dengan strategi awal mendata lahan yang belum diolah dan halaman belakang rumah warga, baik kepemilikan kelompok maupun yang berada di kantor. Sekolah dan sekolah Islam.
Ia melihat lahan tersebut berpotensi menjadi lahan budidaya tanaman pangan seperti cabai, umbi-umbian, kubis, tomat, terong, bawang putih, dan kacang-kacangan.
“Apa yang sudah dilakukan dan apa yang masih kurang, akan kami bantu perbaiki. Kelompok tidak ada hubungannya dengan bertani, kami bantu peremajaan dan kelola lahan. Tidur nyenyak.
Dalam upaya menyederhanakan rencana tersebut, AKP Mulyadi memastikan pihaknya telah menjalin koordinasi dengan Dinas Pertanian Mataram.
Kementerian Pertanian diyakini akan mendukung langkah ini dengan mengerahkan tenaga penyuluh untuk membantu mengedukasi masyarakat tentang praktik budidaya multi kantong.
Terkait kemungkinan penanaman benih, sesuai instruksi Polri yang membahas program ketahanan pangan nasional bersama Menteri Pertanian, Mulyadi memastikan benih dan medianya akan diselenggarakan oleh Dinas Pertanian.
Jika model budidaya yang direncanakan dengan menggunakan polibagum berjalan baik, AKP Mulyadi optimistis tidak hanya berkontribusi terhadap pencapaian program ketahanan pangan lokal, tetapi juga menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat.
Diharapkan pemerintah juga menerapkan program gizi gratis bagi anak sekolah pada awal tahun 2025.
Untuk melaksanakan program ini, pemerintah berencana membangun dapur umum di seluruh wilayah.
Pemerintah diharapkan dapat mendukung penyediaan bahan baku dari program ketahanan pangan dengan adanya dapur umum ini, yang salah satunya berasal dari budidaya mandiri masyarakat.
Pemanfaatan lahan kosong untuk tanaman pangan akan menjadi penghubung penting dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri, termasuk penyediaan bahan baku program gizi gratis.
Dengan demikian, ke depan perekonomian daerah akan lebih cepat kembali pulih, kesejahteraan masyarakat setempat akan meningkat, dan ketahanan pangan akan tercapai.
Penulis Lirik : Achmad Zaenal M
Leave a Reply