Jakarta (Antara) – Pakar pertanian, agroklimatologi, dan perubahan iklim Universitas Gajah Mada Bayu Diwi Apri Nugroho meyakini program penyegelan sawah seluas 3 juta hektar yang dilaksanakan pemerintah melalui Kementerian Pertanian merupakan salah satu solusi untuk mencapai swasembada. Kecukupan makanan.
“Menanam sawah merupakan salah satu solusi menuju swasembada pangan. Solusi lainnya adalah dengan menciptakan dan mengembangkan teknologi pertanian,” kata Bayu dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Pada tahun 2011 Dengan pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia yang diperkirakan mencapai 330 juta jiwa pada tahun 2050, maka kebutuhan pangan dalam negeri akan meningkat.
Ia juga menjelaskan, program pencetakan padi akan berkontribusi pada swasembada pangan tanpa mengubah peruntukan kawasan hutan.
Program ini berfokus pada indeks penanaman (IP) dari satu kali tanam menjadi dua kali tanam sebanyak tiga kali dalam setahun dengan menggunakan lahan kosong.
“Pencetakan padi merupakan salah satu solusi untuk mencapai swasembada pangan,” ujarnya.
Namun, ia menegaskan, program cetak padi ini bukan upaya mengubah lahan hutan menjadi lahan pertanian, melainkan upaya meningkatkan Indeks Tanaman (IP). Dari biasanya satu kali tanam per tahun, kami tingkatkan intensitasnya menjadi dua hingga tiga kali tanam per tahun.
“Ini sedikit koreksi bagi saya, pencetakan padi bukan berarti alih fungsi lahan hutan menjadi lahan pertanian, namun saya tahu bahwa pencetakan padi berarti bertambahnya IP yang ditanam setahun sekali, yang mana akan meningkat menjadi dua atau tiga kali lipat,” ujarnya.
Menurutnya, dengan banyaknya negara yang menerapkan pembatasan ekspor pangan akibat perubahan iklim dan ketidakstabilan geopolitik, maka swasembada pangan nasional dapat dan harus segera dicapai.
Artinya persediaan pangan semakin berkurang sehingga kita harus swasembada pangan dan memenuhi kebutuhan dalam negeri, ujarnya.
Meski demikian, Bayu menegaskan swasembada pangan tidak boleh diserahkan kepada Kementerian Pertanian saja, melainkan harus dilakukan secara bersama-sama.
Dalam mencapai swasembada program Lumbung Pangan, Pupuk menyoroti pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dari hulu hingga hilir, termasuk Indonesia Holding Company (PIHC) dan Perum Bulog.
“Masing-masing lembaga ini mempunyai peran dalam mendukung lumbung pangan, sehingga agar swasembada pangan bisa terwujud, hal ini perlu dilakukan dan tidak bisa kita bebankan hanya pada Kementerian Pertanian saja,” jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Pertanian memperkuat program pembukaan lahan sawah baru seluas 3 juta hektar untuk memperkuat ketahanan pangan dalam menghadapi permasalahan global dan pertumbuhan penduduk. .
“Program ini merupakan bagian dari langkah strategis untuk melawan ancaman krisis pangan global dan membantu menjamin stabilitas nasional di sektor pertanian,” ujar Wamentan.
Populasi Indonesia diperkirakan akan tumbuh menjadi 330 juta pada tahun 2050, dan permintaan pangan meningkat pesat, menurut Wakil Menteri Pertanian.
Menurutnya, lahan pertanian saat ini semakin terbatas akibat alih fungsi lahan menjadi kawasan industri dan pemukiman.
Oleh karena itu, pembukaan lahan sawah baru menjadi solusi utama untuk memperluas areal produksi padi yang merupakan produk pangan utama negara, ujarnya.
Presiden Prabowo Subianto mengatakan program prioritas pemerintah berbeda dengan persoalan dalam negeri, namun karena dinamika global berperan penting dalam penyegelan sawah.
“Ketidakstabilan ekonomi global, perubahan iklim, dan terganggunya rantai pasokan pangan global akibat berbagai konflik geopolitik, termasuk perang Rusia-Ukraina, memperburuk situasi pangan dunia,” kata Mas Dar.
Leave a Reply