Jakarta (Antara) – Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusran Wahid mengatakan deteksi dini penting untuk mencegah konflik pertanahan yang mengganggu stabilitas nasional.
“Kami menerapkan sistem deteksi dini atau peringatan dini agar konflik pertanahan ini tidak mengganggu ketahanan dan stabilitas pertahanan nasional,” kata Nusran saat membuka Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Kejahatan Pertanahan di Jakarta. Kamis
Nusran juga menambahkan, konflik pertanahan ini tidak boleh menimbulkan ekses politik yang dapat mengganggu stabilitas politik yang sudah kondusif.
Sengketa lahan dapat menyebabkan eksodus massal. Jika diidentifikasi, ada tiga ekstrem konflik pertanahan ini.
Pertama, konflik mengenai kelebihan lahan di tingkat bawah biasanya merupakan konflik antar individu.
Lalu ada konflik tingkat tinggi, biasanya antar individu dan korporasi, namun yang ketiga mungkin melibatkan konflik pertanahan yang berlebihan yang melibatkan ekses politik dan mengganggu stabilitas dan pertahanan nasional.
Hal ini bisa terjadi jika menyangkut masyarakat dan pejabat negara atau sumber daya negara.
“Kita harus memastikan hal itu tidak terjadi,” kata Nusran.
Sebagai informasi, Menteri Pertanian dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusran Waheed akan menggandeng Menteri Pertahanan (Menhan) Jafri Jamsoueddin untuk mengamankan aset negara yang dikelola Kementerian Pertahanan dan TNI. .
Menurut Nusran, banyak aset TNI yang disita oleh pihak tertentu. Ada yang berubah menjadi real estate, berubah menjadi mall, berubah menjadi hotel.
Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan untuk melakukan restrukturisasi, sertifikasi dan pengamanan yang lebih baik agar aset negara tidak terbuang percuma.
Nusran juga mengupayakan kerja sama dengan Menteri Pertahanan dalam penanganan konflik pertanahan yang dapat mengganggu sistem pertahanan negara, khususnya yang melibatkan konflik antar individu dengan negara, serta korporasi dan negara.
Leave a Reply