Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Chusnunia Chalim mengatakan pihaknya mendukung usulan penambahan pagu anggaran Kementerian Pariwisata (Kemenpar) agar program prioritas kementerian bisa terlaksana maksimal.
Panitia VII DPR RI mendukung usulan Kementerian Pariwisata untuk tambahan anggaran dan meminta Kementerian Pariwisata menghubungi Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp2,25. . triliun. kata Chusnunia dalam keterangan resmi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) di Jakarta, Kamis.
Dalam rapat kerja gabungan dengan Komisi ke-7 DPR RI yang digelar di Jakarta, Rabu (20 November), Chusnunia selaku ketua rapat mengatakan usulan anggaran tambahan juga harus menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto.
Dengan tujuan mencapai Asta Cita dan mencapai target pertumbuhan ekonomi delapan persen yang ditetapkan pemerintah.
Selain itu, Chusnunia meminta Kemenpar berkolaborasi dengan pemerintah daerah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPBD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
“Melalui sinergi ini, keterbatasan anggaran di pusat dapat dioptimalkan untuk mengembangkan potensi pariwisata daerah,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengusulkan agar Kementerian Pariwisata bersama pemerintah daerah setempat memberikan bantuan kepada desa wisata, meski anggaran yang dialokasikan biasanya kecil.
“Memang anggarannya kecil, tapi kami juga berharap dengan koordinasi dengan kementerian lain, pariwisata daerah bisa dikelola seefisien mungkin,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 2,25 triliun pada tahun 2025 untuk memperkenalkan program-program yang dapat mengembangkan dan memajukan sektor pariwisata Indonesia.
Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Widiyanti mengatakan pihaknya mendapat pagu anggaran sebesar Rp 1,76 triliun untuk tahun 2025.
Namun dengan terbentuknya Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf), nilai anggaran tertentu kemudian dialihkan ke Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif dengan rincian Rp 1,48 triliun ke Kementerian Pariwisata dan. Rp 279 miliar untuk Kementerian Ekonomi Kreatif.
Oleh karena itu, menurutnya, diperlukan tambahan anggaran agar Kemenpar dapat melaksanakan program-program tersebut secara maksimal.
“Mengingat penurunan pagu anggaran yang signifikan pada tahun 2024 ke tahun 2025, saat ini kami sedang merencanakan usulan tambahan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp 2,25 triliun. Kami mengharapkan dukungan bapak dan ibu, pimpinan dan anggota Komisi VII DPR. RI atas usulan kenaikan anggaran,” kata Vidiyanti.
Leave a Reply