JAKARTA (Antara) – Wakil Menteri Pertanian (Vamentan) Sudaryono mengharapkan adanya perbaikan dalam penyelenggaraan distribusi pupuk di Indonesia untuk memastikan pengiriman tepat sasaran, meningkatkan efisiensi penggunaan, meningkatkan produktivitas, dan memberikan dukungan yang lebih baik. – Petani.
Usaha pupuk yang berkaitan dengan bahan baku gas diatur oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, produksi oleh BUMN, dan distribusi oleh Menteri Perdagangan. Sekarang persoalan petani ada di kementerian. Kita ingin pengelolaan pertanian tidak berada di bawah kendali siapa pun, tetapi pengelolaan distribusinya berada di bawah Kementerian Pertanian. Pertanian,” kata Wakil Menteri Pertanian dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Wamentan menyarankan, administrasi penyaluran pupuk berada di bawah Kementerian Pertanian (Kementen) yang bersentuhan langsung dengan para petani.
Dikatakannya, hal ini untuk memperbaiki administrasi penyaluran pupuk yang harus segera dimulai dan mengutamakan kepentingan petani.
Ia mengatakan, banyak keluhan yang disampaikan dari distributor dan petani di berbagai daerah terkait pasokan pupuk.
Oleh karena itu, Wakil Menteri Pertanian meminta para pemangku kepentingan di industri pupuk untuk mengatasi keluhan tersebut melalui tata kelola yang baik agar petani mendapatkan manfaat maksimal dari pupuk yang diberikan.
Dan Wamentan menjelaskan, tujuan utama pengelolaan pupuk tidak hanya menguntungkan perusahaan tetapi juga memastikan pupuk sampai ke petani tepat waktu.
“Pupuk itu PT (Perusahaan Terbatas), yang mau saya sampaikan, kalau PT Pupuk untung itu negara saja tidak cukup, tapi kalau sudah negara bagaimana pupuk dari petani sampai saat itu, karena setelah produksi beras harusnya ditingkatkan, “Jangan sampai negara diuntungkan, tapi rakyat dirugikan,” ujarnya.
Kedepannya, Wamentan menekankan pentingnya kerja sama untuk perbaikan pemberian pupuk kimia, apalagi petani sangat bergantung pada ketersediaan pupuk setiap harinya.
Mengingat Presiden Prabowo Subianto telah mencanangkan tujuan swasembada, isu tata kelola pemerintahan menjadi semakin kritis.
“Masalah pupuk harus kita selesaikan bersama-sama, terutama aspek administratifnya, sehingga Indonesia bisa mempercepat keberhasilan swasembada,” kata Wamentan.
Leave a Reply