Hamilton, Kanada (ANTARA) – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (12 November) menarik perhatian pada memburuknya krisis kemanusiaan di Gaza, dan menggambarkannya sebagai “adegan kehancuran” dan “mengingatkan pada kejahatan internasional terburuk”.
“Sejak meningkatnya konflik pada Oktober 2023, kami telah memberi tahu Dewan Keamanan PBB setidaknya 16 kali,” kata Joyce Msuya, sekretaris jenderal kemanusiaan PBB dan koordinator darurat. Pertemuan Dewan Keamanan mengenai Palestina.
Mengabaikan dampak konflik terbaru, Msuya mengatakan warga sipil telah “diusir dari rumah mereka, disingkirkan dan kehilangan martabatnya” dan seringkali harus menyaksikan kematian anggota keluarga mereka.
Dia menggambarkan kondisi mengerikan dari anak-anak yang terluka, dalam beberapa kasus dengan tulisan “Anak yang Terluka, Tidak Ada Keluarga yang Selamat” tertulis di bahu mereka.
“Perbedaan apa yang telah terjadi, tindakan apa yang telah diambil,” kata Msuya, sambil menunjukkan bahwa kehancuran di Gaza telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan 70 persen rumah warga rusak atau hancur.
“Kami telah menyaksikan tindakan yang mengingatkan kita pada kejahatan internasional terbesar,” tegasnya.
“Serangan terbaru Israel di Gaza utara bulan lalu adalah versi teror tahun lalu yang lebih tajam, lebih keras dan lebih cepat,” katanya.
Dia mengatakan serangan Israel yang sedang berlangsung berdampak pada sekitar 75.000 orang yang saat ini terdampar di Gaza utara, kekurangan makanan dan air.
“Tampaknya tidak ada habisnya kebrutalan yang kita lihat setiap hari di Gaza,” kata Musia, mengkritik Israel karena memblokir bahan bakar yang diperlukan untuk mengalirkan listrik ke jalan-jalan guna menyelamatkan warga yang terjebak di bawah reruntuhan.
“Warga yang terkepung sekarang mengatakan mereka takut menjadi sasaran jika mereka menerima bantuan,” tambahnya.
Msuya juga menyatakan keprihatinannya atas rancangan undang-undang baru yang diusulkan oleh Knesset Israel yang bertujuan melarang kegiatan Badan Pengungsi PBB (UNRWA) mulai Januari.
“Jika diterapkan, undang-undang ini akan menjadi pukulan besar bagi upaya mendukung kehidupan dan mencegah risiko kelaparan,” dia memperingatkan. “Tidak ada organisasi lain yang dapat mengisi kekosongan itu.”
Menyerukan tindakan internasional yang mendesak, Musia meminta negara-negara anggota PBB untuk menggunakan “tekanan diplomatik dan ekonomi, transfer senjata yang bertanggung jawab dan perjuangan melawan impunitas” untuk mencegah penderitaan lebih lanjut.
Ia juga meminta Dewan Keamanan untuk “menggunakan kekuasaannya berdasarkan Piagam PBB untuk memastikan penerapan penuh hukum internasional dan resolusi-resolusinya.”
Sumber: Anatolia
Leave a Reply