Denpasar (ANTARA) – Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Bali Tjok Bagus Pemayun di Denpasar, Kamis, mengatakan proyeksi Pemprov Bali mengenai besaran pembayaran pariwisata luar negeri pada tahun 2025 sudah sesuai dengan situasi.
DPRD Bali menanggapi sumber PAD 2025 mempertanyakan proyeksi Pemprov yang hanya Rp 250 miliar per tahun dari pajak pariwisata luar negeri.
Sedangkan hingga saat ini, selama 8 bulan berturut-turut, pembayaran pariwisata luar negeri mencapai Rp 264 miliar.
“Ini program baru, angkanya melihat situasi dan kondisi semuanya, jadi kita ingin semuanya berjalan baik, makanya perlu kita perbaiki dulu,” kata Tjok Pemayun.
Dinas Pariwisata Bali menilai proyeksi Rp 250 miliar sepanjang tahun 2025 bukanlah angka yang pesimistis, namun mereka melihat masih banyak keterbatasan dalam membebankan biaya sebesar Rp 150.000 per kunjungan wisatawan mancanegara.
“Kita akan coba ada alat gerbang pemindai otomatis, mungkin bisa kita optimalkan lagi, Pak Gubernur akan melihat angka itu (Rs 250 miliar) karena ini program baru, program daerah, bukan nasional, kalau nasional. . mudah seperti VoA, pajak bandara,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Bali menilai biaya pariwisata asing tidak bisa menandingi program nasional. Banyak keterbatasan di lapangan, seperti sistem pembayaran BPD Bali yang masih belum mencakup seluruh bank di dunia.
“Tahun 2025 tentunya perlu kita perluas dulu sesuai aturan yang ada yaitu jalur pembayaran, kita percayakan ke BPD Bali, BPD dan rekanan bank lainnya, mohon dikoordinasikan,” kata Tjok Pemayun.
“Kalau melihat perkembangan situasi, saya kira Rp 250 miliar bisa terlampaui, karena ini bukan masalah kecil, ini program baru yang perlu kesempurnaan semuanya,” imbuhnya.
Leave a Reply