Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Pusat (Pemkot Jakpus) berkomitmen meningkatkan pelayanan publik setelah menduduki peringkat kedelapan dalam Penghargaan Predikat Penilaian Kepatuhan Hukum Pelayanan Publik oleh Ombudsman Republik Indonesia. Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma mengatakan, penghargaan di tingkat kota ini menjadi insentif bagi seluruh jajaran untuk terus mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan di daerahnya. “Ke depan, kami akan terus menyempurnakan asesmen sebagai alat untuk mengukur kualitas pelayanan, terutama pada konfirmasi, implementasi, dan pencegahan kekurangan manajemen,” kata Dhany di Jakarta, Kamis. Dhany mengatakan, dengan rekor Jakarta Pusat yang masuk jalur hijau, merupakan prestasi yang harus dipertahankan.
“Kita berharap kedepannya menjadi yang terbaik. Peralatannya sudah kita punya dan ‘daftarnya’ juga sudah ada. Kalau masih ada kesalahan akan kita perbaiki lagi,” kata Dhany. Baca Juga: Ombudsman RI Nilai Administrasi Publik di Kota Jaksel Dhany mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak terkait prestasi yang diraih Jakpus yang masuk sepuluh besar, bahkan menduduki peringkat delapan. dengan skor 97,98. Menurut Dhany, prestasi tersebut merupakan hasil kerja keras dan kerja sama berbagai dinas daerah di Jakarta Pusat.
“Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan, atas kerja sama dari berbagai departemen seperti kesehatan, ducapil, PTSP, pendidikan dan sosial. Kita mencapai poin 97,98 yang menunjukkan kualitas yang baik dalam ‘pelayanan publik’,” jelas Danny Ditambahkan , Dhany juga menekankan pentingnya partisipasi dan pengaduan masyarakat dalam proses evaluasi pelayanan. “Evaluasi ini mencakup masukan, proses, dan pengaduan masyarakat. Evaluasi kami menunjukkan hasil yang baik dan akan terus memastikan pelayanan publik di Jakarta Pusat tetap yang terbaik. “, kata Dhany. Baca Juga: KI DKI dan Pemkot Jakarta Pusat Tegaskan Peran PPID Tingkatkan Pelayanan Ombudsman Republik Indonesia (RI) berada di Jakarta Pusat selama tiga hari. Rabu (31/7) merupakan hari terakhir pelaksanaan asesmen dilaksanakan di aula Dinas Sosial (Sudinsos). Sebelumnya pada 29 Juli, tim Ombudsman melakukan asesmen di PTSP dan cabang Dukcapil, kemudian di Puskesmas Senen dan Kementerian Pendidikan Wilayah II pada 30 Juli.
Leave a Reply