Jakarta (Antara) – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Miuya Hafid mengatakan, selama tiga pekan menjabat menteri, ia banyak bertemu dengan perusahaan teknologi yang merupakan pemain industri internasional, namun ia sadar sebagian besar perusahaan tersebut tertarik berinvestasi di bidang teknologi. infrastruktur informasi. Indonesia.
“Kami sedang berbicara dengan banyak perusahaan teknologi tinggi internasional, termasuk Nvidia, yang akan dikomunikasikan kepada Menteri Negara. Dan nyatanya banyak juga yang berminat bekerjasama dengan pemerintah Indonesia dalam hal informasi,” kata Meutya dalam surat kabar tersebut. Konferensi tersebut akan membahas kunjungan Sekretaris Tetap Kementerian Komunikasi dan Teknologi ke Jakarta Pusat pada Kamis.
Menurut Meutya, tingginya minat perusahaan teknologi internasional yang ingin berinvestasi di Indonesia menunjukkan ketersediaan infrastruktur informasi yang semakin meningkat sehingga mendukung percepatan transformasi digital.
Hal ini merupakan program prioritas Kementerian Komunikasi dan Teknologi di bawah kepemimpinan Presiden Prabo Subianto untuk menyediakan infrastruktur informasi yang aman dan berdaulat di Indonesia.
Miuya yang berbicara mengenai dukungan hukum terhadap pengendalian data yang aman mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Negara mengenai pembentukan otoritas pengawasan perlindungan data pribadi.
Menurutnya, hal tersebut akan dibicarakan lebih lanjut dan detail dengan Presiden Prabowo Subianto usai kunjungannya ke luar negeri.
“Ini warisan pemerintahan sebelumnya, sehingga akan diumumkan setelah Presiden pulang. Tapi ini pesan yang paling tepat disampaikan Menlu dalam mengawasi PDP,” kata Meutya.
Mulai 17 Oktober 2024, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) akan diterapkan sepenuhnya.
Artinya, masa transisi dan penyesuaian bagi pengendali data pribadi di Indonesia telah berakhir dan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan sepenuhnya jika terjadi pelanggaran data dan privasi di Indonesia.
Yang pasti sudah lewat dua tahun sejak disahkan pada 17 Oktober dan karenanya mulai dilaksanakan, kata Hoki Situngkir, Direktur Jenderal Aplikasi Informasi (Aptika) di Jakarta, Kamis (17 Oktober).
Leave a Reply