Jakarta (Antara) – Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan pemerintah harus lebih memperhatikan perkembangan pelaku usaha dengan memperluas akses pembiayaan. Bagi UMKM, UMKM bisa beralih ke kelas.
“UMKM ini tidak punya modal. Tapi begitu diberi kredit, tidak boleh menyerah. Harus dibina, diawasi, dan diberi bimbingan teknis,” kata Esther saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan, UMKM memerlukan bantuan antara lain dalam pengemasan produk, strategi ekspor, pemasaran, dan pengelolaan keuangan untuk meningkatkan omzet.
Bantuan tersebut diyakini dibutuhkan oleh UMKM tidak hanya untuk fokus pada produksi, namun juga untuk mengelola usahanya secara profesional.
Dengan cara ini mereka dapat melakukan pemasaran yang lebih efisien dan kompetitif serta menjangkau pasar yang lebih luas.
Membantu UMKM Indonesia untuk menjadi bagian dari rantai pasok industri dan perusahaan besar adalah hal yang penting, ujarnya.
“Anda tidak bisa (maju) jika Anda membayar. Uang ini kemudian digunakan untuk hal lain dan usahanya tidak bisa berkembang, kata Esther.
Pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Zubinato, Kementerian Koperasi dan UKM – sebelum dipecah menjadi dua kementerian – memiliki lembaga jasa pemasaran Smesco yang bertugas memberikan layanan kepada UMKM, khususnya di bidang pemasaran dan legalitas usaha.
Smesco memberikan layanan inkubasi dan pendampingan kepada UMKM untuk membantu mereka memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikasi Halal, Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), Surat Izin Usaha (SIUP) dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Dengan cara ini, produk MIME menjadi lebih andal dan mudah diterima di pasar.
Di sisi lain, pemerintah terus mendorong perluasan akses kredit usaha rakyat (KUR) bagi UMKM, salah satunya melalui inovasi Credit Scoring Scheme (ICS).
Skema tersebut diyakini dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi UMKM saat ini yang seringkali tidak memenuhi persyaratan penilaian kelayakan kredit, seperti persyaratan tambahan agunan dan persyaratan riwayat kredit sebelumnya.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman pada Selasa (22/10) mengatakan upaya perluasan pembiayaan bagi UMKM akan terus dikawal, khususnya melalui sistem credit scoring.
Leave a Reply