JAKARTA (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait angkat bicara mengenai upaya penyediaan 3 juta rumah per tahun yang dilakukan saat ini, antara lain pembangunan 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan.
Pertama, mengubah lahan sitaan oknum koruptor menjadi perumahan rakyat.
“Dua minggu terakhir saya sudah bertemu dengan Jaksa Agung (Sanitiar Burhanuddin). Termasuk siang tadi, saya sudah dua kali ke sini (untuk memimpin rapat Kabinet) dan dua kali (bertemu dengan Jaksa Agung di Kejaksaan). Katanya, “Untuk 10.000 hektare, kami sudah memberikan lahan yang bisa dikatakan siap. Kementerian Dalam Negeri dan Menteri Pertanian dan Tata Ruang (ATR) menggelar pertemuan dengan PT Bank Tabungan Negara/BTN (Persero) di Menara BTN, Jakarta, Jumat.
Pemerintah juga akan menggunakan tanah atau aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk mendukung proyek ini.
Ia disebut berencana membujuk Direktur Departemen Aset Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemmenkeu), Lionald Silavan (DJKN), pekan depan untuk membahas cara pemanfaatan tanah dan aset BLBI yang disita jaksa. .
Lahan lain yang dapat dimanfaatkan antara lain tanah lokal dan kota/daerah yang belum terpakai, tanah tidur/Hak Guna Usaha (HGU) dan tanah Hak Guna Usaha (HGB) serta ATR/Pertahanan. (BPN).
Sejak menjabat Menteri PKP, pihaknya disebut telah mengakuisisi lahan untuk persiapan perumahan seluas 1.200 hektare, masing-masing 1.000 hektar dari Kejaksaan Agung dan 200 hektar dari Departemen ATR/BPN.
Saya berdoa agar DJKN dan Menteri Keuangan (Sri Mulyani) terbujuk untuk memberikan (tanah yang dikonversi) ini kepada masyarakat, kata pria yang akrab disapa Ara itu.
Pimpinan PKP itu juga melaporkan, enam grup usaha besar Indonesia, termasuk Agung Sedayu Group, Sinar Mas Group, Salim Group, Adaro Group, dan Barito Group, telah berjanji untuk mendukung proyek 3 juta keluarga melalui tanggung jawab sosial (CSR) tersebut. .
Ara secara pribadi menyumbangkan 2,5 hektar tanah di Tangerang, Banten, secara gratis untuk proyek komunitas kecil ini.
“Kami percaya kesadaran sosial dimulai dari tindakan nyata, bukan basa-basi,” ujarnya.
Pada acara tersebut, ia berharap ada kerja sama antara pemerintah dan pelaku usaha untuk mendukung tercapainya target pembangunan tiga juta rumah, mengingat proyek tersebut ada di hadapan Presiden Indonesia Prabowo Subianto.
“Jika dalam 10 tahun terakhir Pak Joko Widodo (Presiden ketujuh Indonesia Joko Widodo) mampu memberikan sertifikat dan tanah kepada masyarakat, maka Pak Prabowo juga bisa memberikan rumah gratis atau murah kepada masyarakat Indonesia. Mohon doanya, selangkah lebih maju lebih jauh dan bekerja sama,” kata Maruarar.
Seperti diketahui, salah satu program penting pemerintah adalah menyediakan perumahan bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dengan rencana menyediakan 3 juta rumah per tahun. Tiga juta rumah yang dimaksud memiliki rencana keuangan yang berbeda-beda dan hanya terbuka untuk kelompok tertentu.
Leave a Reply