Jakarta (ANTARA) – Ekonom senior Hendri Saparini dari Center for Economic Reform (CORE) Indonesia mengatakan target Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mengejar pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dapat tercapai jika ia menggunakan pendekatan komprehensif.
Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, ia memaparkan tiga pendekatan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dan baik, sehingga Indonesia bisa lepas dari jebakan pendapatan menengah.
Pertama, penerapan pendekatan ekonomi Pancasila yaitu ekonomi kerakyatan. Ia merujuk pada pesan para pendiri Republik Indonesia bahwa kegiatan perekonomian harus dilakukan secara bersama-sama.
Artinya perlu adanya demokrasi ekonomi, yaitu pemerintah harus melibatkan semua pihak dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan industri dan membiarkan mereka melakukannya. Oleh karena itu, masyarakat yang menganggur dan tidak mempunyai kesempatan kerja akan kesulitan dalam mencari penghasilan.
“Sebenarnya semua orang bisa melakukan pekerjaan itu.”
Kedua, menghidupkan kembali industri. Belajar dari negara maju, mereka berhasil naik kelas karena melakukan kemajuan ekonomi, terutama melalui industrialisasi. Sementara itu, Indonesia akhir-akhir ini mengalami tren kemunduran akibat deindustrialisasi yang prematur.
Oleh karena itu, kebangkitan industri berpeluang meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun industri dasar dan menggerakkan seluruh sektor di seluruh daerah.
Selain itu, sektor manufaktur dapat dijadikan jangkar untuk membangun keterkaitan ke belakang dan ke depan antara BUMN dengan pihak swasta seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ketiga, menerapkan strategi dan kebijakan industri yang canggih (canggih) dan inovatif di tengah perubahan global. Pemerintah dipandang perlu menjadikan sektor asuransi sebagai pendukung kebangkitan industri dan memperkuat instrumen kebijakan industri.
“Layanan penjaminan yang diberikan sejumlah BUMN di bidang penjaminan mutu, sertifikasi, standardisasi, inspeksi dan sejenisnya sangat penting untuk mendukung kebijakan selanjutnya,” ujarnya.
Ia menyebutkan kebijakan sektor pertambangan berikut ini yang memerlukan kepercayaan berupa penerimaan rekening nikel, bauksit, dan kandungan lainnya. Dengan kebijakan memastikan konten ini, perbedaan antara pelaku perusahaan tambang hulu dan hilir dapat dikurangi.
Kebijakan ini juga untuk memenuhi standar yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan produk mineral. “Dengan kebijakan penetapan kandungan zat mineral ini, kemungkinan kerugian negara akibat konflik dapat dihindari,” jelasnya.
Leave a Reply