Jakarta (ANTARA) – Usaha mikro, kecil dan menengah (UKM) mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Kontribusi industri ini dalam berbagai aspek tidak hanya menjadi penggerak utama perekonomian nasional, namun juga menjadi penopang masyarakat secara keseluruhan.
Bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kontribusi UMKM menjadi salah satu pilar dalam pelaksanaan amanahnya di bidang perekonomian. Selain itu, kebijakan ekonomi yang diusung oleh Prabowonomics ditujukan pada pembangunan ekonomi yang berbasis pada kedaulatan pangan, energi, dan peningkatan daya saing industri tanah air.
Kebijakan ekonomi Prabowonomics bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen dan menghilangkan kemiskinan absolut dengan berfokus pada investasi, ekspor, dan pengembangan sektor-sektor strategis seperti pertanian, manufaktur, dan teknologi. Pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen jauh lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan yang dicapai pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang berkisar 5 persen.
Pangsa IKS sebagai penopang pertumbuhan disebabkan oleh dominasi sektor usaha tersebut. Berdasarkan catatan pemerintah, saat ini terdapat sekitar 66 juta UKM di Indonesia atau sekitar 99 persen dari total jumlah unit usaha di Indonesia.
Sebagai informasi, negara membagi UKM menjadi tiga jenis usaha berdasarkan aset dan omzetnya. Pertama, usaha mikro dengan aset maksimal Rp 50 juta dan omset tahunan maksimal Rp 300 juta. Kedua, usaha kecil dengan aset maksimum Rs 50 crore adalah Rs 500 crore dan omset maksimum Rs 300 crore adalah Rs 2,5 miliar per tahun. Kemudian usaha menengah dengan aset maksimal Rp 500 juta – Rp 10 miliar, omzet maksimal Rp 2,5 miliar – Rp 50 miliar per tahun.
UKM juga berperan besar dalam penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Sektor ini menyerap sekitar 97 persen angkatan kerja di seluruh Indonesia. Peran dominan tersebut menjadikan UKM sebagai penggerak utama perekonomian nasional.
SMI yang dominan berarti sektor usaha ini juga berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi negara, dengan pangsa sebesar 61 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Kontribusi UKM terhadap PDB di negara ini cukup tinggi dibandingkan negara-negara di kawasan ASEAN dan G20. Pangsa UKM Jerman adalah 53,8 persen terhadap PDB, berada di bawah Indonesia. Disusul Jepang dengan 53 persen. Di kawasan ASEAN, setelah Indonesia, Singapura menjadi tempat dimana pangsa UKM terhadap PDB mencapai 44,7 persen. Disusul Thailand dan Vietnam dengan pangsa 43 persen dan 38,3 persen.
Berdasarkan pengalaman krisis ekonomi tahun 1998 dan pandemi COVID-19, UKM dapat menunjukkan perannya dalam memperkuat stabilitas perekonomian negara. Di masa sulit pasca krisis ekonomi dan pandemi, UKM berperan penting dalam pemulihan ekonomi. Usaha kecil dan menengah dapat bertindak cepat, beradaptasi dan merangsang pemulihan sektor perekonomian lainnya.
UKM perajin menenun kipas tangan bambu pada pameran Kreasi Priangan Timur dan Puspa Kriya di Asia Plaza, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat (25/10/2024). ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/wpa Saat perusahaan besar menghadapi tantangan, UKM seringkali mampu bertahan bahkan berkembang. UKM yang beragam di berbagai industri seperti pertanian, fesyen, kerajinan tangan, memasak, dan jasa, juga membuat perekonomian Indonesia tidak terlalu bergantung pada satu sektor tertentu, sehingga lebih tahan terhadap fluktuasi perekonomian global.
Dalam situasi perekonomian yang masih belum sepenuhnya stabil, UMKM dapat menjadi motor penggerak penguatan stabilitas perekonomian Indonesia. Usaha kecil dan menengah lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan pasar karena kecilnya skala usahanya. Rehabilitasi UKM akan mempengaruhi daya beli masyarakat dan stabilitas perekonomian dalam jangka panjang.
Selain itu, UKM berperan penting dalam menciptakan pemerataan kekayaan. Meskipun perusahaan-perusahaan besar lebih terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan kawasan industri, UKM tersebar di seluruh pelosok negeri, termasuk wilayah pedesaan.
Hal ini memberikan peluang ekonomi bagi penduduk yang tinggal di daerah tertinggal secara ekonomi. Oleh karena itu, UKM tidak hanya dipandang sebagai penggerak perekonomian, namun juga sebagai penyeimbang kekayaan.
Kementerian UKM
Mengingat pentingnya peran UMKM dalam perekonomian Indonesia, maka sudah selayaknya pemerintahan Presiden Prabowo memisahkan Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM. Alokasi ini menyebabkan pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap UKM.
Kementerian Independen UKM juga menyampaikan bahwa pemerintah ingin UKM menjadi salah satu sektor pendukung utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo.
Melalui Kementerian UKM, pemerintah bisa langsung memajukan usaha-usaha yang sebagian besar berasal dari sektor informal. Hal ini mencakup tantangan untuk memberikan kepercayaan diri dalam menjawab tantangan terbesar yang dihadapi UKM, yaitu memperluas akses pasar, pembiayaan, dan penggunaan teknologi.
Memang, sejak pandemi, banyak UKM yang beralih ke platform digital untuk memasarkan produknya melalui e-commerce atau media sosial. Digitalisasi memperluas pasar bagi UKM, memungkinkan mereka bertahan dan berkembang di era digital. Untuk membuat usaha kecil lebih kompetitif, pemerintah juga banyak memberikan dukungan kepada usaha kecil dan menengah melalui berbagai program digitalisasi.
Terkait pembiayaan, perlu dipahami bahwa pembiayaan terhadap UKM merupakan faktor penting yang dapat mempercepat perkembangan UKM.
Peningkatan akses pembiayaan juga menjadi salah satu strategi pengembangan usaha kecil dan menengah agar mampu berinovasi dan melakukan ekspor. UKM didorong untuk berkembang hingga menjadi global, namun jika memungkinkan, mereka dapat berpartisipasi dalam rantai pasokan global (global value chain).
Dua pekerja mengumpulkan hasil cabai di rumah produksi Sambal Haji Lina, Serpong, Tangsel, Banten, Kamis (14/3/2024). Industri rumahan ini memproduksi berbagai macam sambal kemasan seperti sambal kecombrang, bawang bombay, daging bebek, dan tuna, yang dijual ke beberapa pusat komersial seperti Jerman, Malaysia, Singapura, dan luar negeri. ANTARA FOTO/Sultoni Hasanuddin/nym. Untuk itu, pemerintah menggelontorkan berbagai bentuk pembiayaan mulai dari ultra mikro hingga menengah. Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu jenis dukungan pembiayaan kepada usaha kecil dan menengah dengan suku bunga rendah dan syarat mudah. Pembiayaan ultra mikro juga dilaksanakan dengan menggunakan pembiayaan dari APBN dan dana bergulir serta pembiayaan syariah.
Selain itu, pemerintahan Presiden Jokowi mendorong UKM tidak hanya berinovasi, digital, dan menguasai pasar lokal, namun juga mampu berpartisipasi di pasar internasional yakni mampu mengekspor produknya.
Pemerintah saat ini sedang mengkonsolidasikan program pendanaan yang ada dari atas ke bawah. Ekosistem pembiayaan yang terintegrasi, mulai dari program bantuan sosial hingga pembiayaan komersial dari lembaga keuangan, diharapkan dapat mendorong UKM untuk berinovasi dan go global.
Kementerian Usaha Kecil dan Menengah yang dipimpin oleh politisi Maman Abdurrahman juga menaruh perhatian pada masalah keuangan. Kementerian ingin mengurangi ketergantungan pada APBN dan justru meningkatkan pembiayaan usaha kecil dan menengah yang bekerja sama dengan BUMN dan swasta.
Upaya bersama ini akan menjadi modal utama bagi UKM dalam mendukung target agresif pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen di bawah pemerintahan Presiden Prabowo.
Kerja sama antara UKM dan perusahaan besar melalui peningkatan teknologi dan pengetahuan diyakini akan menghasilkan produk berkualitas, bukan produk luar negeri.
Program pemberdayaan UKM yang dilaksanakan oleh perusahaan besar seperti Pertamina, PLN, Telkom, Astra dan lainnya dapat menjadi contoh aksi bersama dengan meningkatkan teknologi dan pengetahuan yang mampu membawa UKM ke level selanjutnya.
Kami berharap berbagai kolaborasi tersebut, disertai dukungan pemerintah dan penguatan regulasi, dapat mempercepat pertumbuhan usaha kecil dan menengah di Indonesia yang dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Leave a Reply