JAKARTA (Antara) – Menteri Keuangan Sri Molyani Indrawati memaparkan alasan revisi struktur organisasi Kementerian Keuangan yang meliputi pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Strategi Perekonomian dan Keuangan Direktorat Jenderal . Stabilitas dan perkembangan sektor keuangan dan kelembagaan teknologi, informasi dan informasi keuangan.
Dijelaskannya, pengalihan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Strategi Ekonomi dan Keuangan didasarkan pada aturan organisasi, yang berdasarkan itu tugas perumusan kebijakan lebih tepat diberikan kepada Direktorat Jenderal tersebut. Agen
Sri Molyani mengatakan, “Saya telah menyebutkan bahwa BKF sedang dilaksanakan dalam bentuk Ditjen Strategi Perekonomian dan Keuangan untuk mengubah nomenklaturnya sesuai dengan norma, dimana Ditjen mengeluarkan kebijakan dan lembaga tidak. Pada konferensi pers jelang pencairan anggaran pemerintah di Jakarta pada November 2024.
Kemudian, pembentukan Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pembangunan Sektor Keuangan merupakan tujuan strategis penguatan peran Kementerian Keuangan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Shri Molyani berpendapat bahwa peran Kementerian Keuangan dalam menjaga stabilitas sektor keuangan, terutama dengan bertambahnya kewenangan Kementerian Keuangan di bidang tersebut, menjadi semakin penting.
Seringkali kita bertentangan dengan undang-undang BI, OJK, LPS dan P2SK. “Peran kami semakin kritis sehingga perlu kami angkat menjadi CEO yang didukung oleh salon (staf spesialis) yang biasanya tidak terstruktur.”
Selain itu, penambahan Badan Informasi dan Teknologi Keuangan juga bertujuan untuk memperkuat infrastruktur digital di Kementerian Keuangan. Berfokus pada pengembangan teknologi digital dan potensi intelijen keuangan, lembaga ini akan menjadi penggerak utama transformasi digital kementerian.
Menurut Sri Mulian, lembaga ini penting untuk menghadapi perkembangan digitalisasi global dan meningkatkan kemampuan analitis serta penggunaan kecerdasan buatan (AI).
“Kecerdasan finansial bukan hanya tentang perangkat keras atau sistem perangkat keras, ini tentang perangkat lunak, khususnya analitik dan kemampuan untuk terus meningkatkan potensi kecerdasan buatan yang kita miliki. Dia berkata: Ini adalah salah satu bidang di mana peningkatan kapasitas akan terus berlanjut.
Selain itu, Bendahara Negara juga menjelaskan bahwa meskipun Kementerian Keuangan kini bertanggung jawab langsung kepada Presiden, namun Kementerian terus bekerja sama dengan seluruh Kementerian Koordinator (COMENCO) dan mendukung berbagai prioritas kebijakan lintas departemen
Begitu pula dengan peran tiga Wakil Menteri Keuangan yang dilimpahkan untuk berkoordinasi dengan masing-masing Menteri Koordinator (Menko) untuk memastikan koordinasi yang lebih baik antar kementerian, termasuk dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Irlanga Hartartu) terkait kebijakan perdagangan dan industri.
Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kita tidak berada di bawah Menko, namun kita mendukung dan bekerjasama dengan seluruh Menteri Koordinator bahkan langsung dengan para Menteri, seperti kemarin dengan Menteri ESDM, hari ini dengan Menteri Pertanian. Dia menambahkan: Ketahanan pangan adalah prioritas.
Dengan perubahan struktur organisasi tersebut, beliau menegaskan bahwa perubahan tersebut bertujuan untuk menyesuaikan fungsi Kementerian Keuangan dengan tantangan perekonomian dan keuangan yang terus berkembang, sekaligus memperkuat posisi Kementerian dalam hal digitalisasi dan perubahan. sektor keuangan.
Leave a Reply