Jakarta (Antara) – Rombongan DGI DPRDPSI Jakarta mengingatkan pentingnya penyelesaian konflik ganda dalam pengelolaan Planetarium Jakarta sebagai langkah penting untuk menghidupkan kembali pengoperasian fasilitas pendidikan dan pariwisata tersebut.
Hal itu diungkapkan Sekretaris Fraksi PSI E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Antiana dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, terkait pengelolaan Planetarium Jakarta.
Menurut dia, dukungan alokasi anggaran dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI tahun 2025 harus dibarengi dengan klarifikasi kepada pihak manajemen untuk segera membuka kembali planetarium tersebut untuk umum.
Pihaknya sangat mendukung restorasi planetarium segera, namun keretakan pengelolaan harus segera diselesaikan. “Kalau tidak jelas, ada risiko anggaran yang diajukan Dinas Kebudayaan tidak tepat sasaran atau terhambat pelaksanaannya.
Justin mengatakan, sebagai perusahaan, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) berhak mengelola fasilitas hasil rehabilitasi, namun pekerjaan pendidikan masyarakat dan pengembangan ilmu pengetahuan menjadi tanggung jawab Dinas Kebudayaan.
Situasi ini menimbulkan ketidakpastian dalam tata kelola dan masyarakat dirugikan karena akses terhadap program-program penting pendidikan menjadi semakin sulit.
Planetarium Jakarta tidak hanya menjadi tempat menarik bagi wisatawan, namun juga menumbuhkan minat terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi bagi anak-anak. “Kami sebagai PSI mengimbau Pemprov DKI segera memperjelas tata kelolanya agar planetarium bisa segera melayani masyarakat,” kata Justin.
Kelompok PSI DPRD DKI Jakarta memastikan akan memantau alokasi anggaran RAPBD tahun 2025 untuk segera melaksanakan perbaikan pengoperasian proyektor dan planetarium.
Meski demikian, Justin menegaskan dualitas pemerintahan penting untuk segera diatasi demi stabilitas pelaksanaan anggaran.
Ia menyampaikan keinginannya agar Planetarium Jakarta segera beroperasi kembali dan menjadi kebanggaan masyarakat. Namun, Pemprov DKI harus memastikan fasilitas tersebut dikelola dengan baik dan transparan agar seluruh warga dapat merasakan manfaatnya, ujarnya.
Leave a Reply