JAKARTA (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) mengimbau pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) tetap berpegang pada data yang akurat untuk mengantisipasi perlambatan dunia usaha akibat kenaikan harga komoditas akibat resesi dunia.
Hal tersebut disampaikan Direktur Statistik Harga BPS Sri Andayani dalam acara “FGD Indeks Harga Produsen Jakarta” dengan Ketua “Peran Stakeholder dan Pemanfaatan Indeks Harga Produsen Untuk Jakarta Tinggi” di Jakarta, Senin.
Ia menjelaskan, persaingan selalu hadir di setiap perusahaan. “Tetapi jika kita selalu berpegang pada pedoman yang benar dengan kemauan, kita bisa bertahan dan itu akan menjadi landasan bagi kita untuk maju,” ujarnya.
Sri mengatakan BPS secara berkala menerbitkan data publikasi yang dapat digunakan oleh produsen untuk memberikan informasi kepada pengambil kebijakan mengenai bisnis mereka. Data ini mencakup perubahan nilai barang yang mereka konsumsi dalam usahanya.
Soal bahan baku, kita harus cek dulu harganya apakah produknya impor atau tidak. Mohon ikuti pergerakan impor barang-barang tersebut agar selalu bisa menjadi dasar kita memprediksi apa yang harus dilakukan, ujarnya. Apa? “
Juremi, Kepala Pusat Informasi dan Teknologi Informasi Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DKI Jakarta) (PPKUKM) Juremi, mengatakan pemerintah selalu mendorong pelaku usaha untuk menggunakan produk dalam negeri (P3DN) daripada menggunakan produk dalam negeri. barang impor.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pertemuan bisnis rutin (business match). Langkah tersebut juga disebut akan membuka peluang bagi produk-produk buatan industri lokal untuk memenuhi permintaan lokal.
“(Trade match) itu bagian dari motivasi untuk menggunakan produk lokal, dalam hal ini kita juga ingin sejalan dengan bagaimana menjadi kota global yang fokus,” kata Juremi. “Riset dan pengembangan adalah sesuatu yang sangat penting .”
Sedangkan pada September tahun lalu, DKI merealisasikan PDB per kapita sebesar Rp16,05 triliun. Nilai tersebut merupakan 62,61 persen dari komitmen belanja PDB dalam negeri dalam RUP (Global Procurement Plan) sebesar Rp30,68 triliun.
Pemerintah hadir ketika usaha kecil dan menengah atau industri menghadapi hal-hal seperti membanjirnya produk impor. Ada banyak kearifan lokal yang tersedia.
“Perkembangan seperti itu adalah sesuatu yang bisa didorong oleh pemerintah,” ujarnya. “Nantinya akan bergantung pada standar eksternal.”
Leave a Reply