Manajemen Jakarta (ANTara).
Kun Wardana saat ditemui audiensi Asosiasi Indonesia (INTI) mengatakan: “Teknologi ini bisa mengurangi banyak hal, pertama korupsi, ketidakpatuhan, kemudian pajak ilegal atau mereka yang ada di dalam negeri menggunakan informasi terkini agar teridentifikasi dengan jelas.” ) di Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa.
Teknologi Blockchain adalah bentuk penyimpanan pertama yang memungkinkan pembagian informasi secara transparan.
Lebih lanjut Kun mengatakan, teknologi blockchain merupakan teknologi desentralisasi, yakni setiap lokasi di DKI Jakarta akan memasang servernya masing-masing.
Proses desentralisasi ini mengurangi kendali pemerintah, termasuk penggunaan informasi.
“Teknologi ini sedang direduksi. Jadi kalau kita di sini sekarang, kita di tengah. Makanya, peluang untuk memanfaatkannya besar,” kata Kun.
Kegiatan pemerintahan terkait informasi, kata Kun, bisa dipantau dengan teknologi.
“Setelah didistribusikan, tertulis di semua wilayah, di mana pun servernya dipasang, sehingga kalau ada yang mengubahnya bisa terlacak dengan baik,” ujarnya.
Dengan menggunakan teknologi blockchain, kata Kun, tidak ada manipulasi, kecuali penambahan data.
Kun menambahkan: “Jadi, di teknologi itu pun tidak ada penghapusan data, tidak ada modifikasi, tidak ada manipulasi. Jadi, hanya ditambah saja. Jadi kalau kita tambah saja, nanti kita lihat penambahannya.”
Kun meyakini organisasi pemerintah bisa 100 persen dikendalikan oleh teknologi.
“Saat ini kita banyak mendengar keresahan masyarakat. Apalagi soal Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Lansia Jakarta (KLJ) atau kartu bantuan lainnya. Misalnya yang berhak mendapat Rp 600.000, mereka jawab hanya mendapat Rp 300 ribu Mereka sudah lama mengeluh, “benar, banyak yang tidak paham”, Kun.
Kun mengatakan dengan bantuan teknologi blockchain, manipulasi apa pun dapat dideteksi dan ditentukan.
“Karena itu, semua transaksi yang tercatat transparan dan yang terbaik adalah (teknologi blockchain) tidak bisa diretas,” ujarnya.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menggelar wawancara dua calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2024 di Beach City International Stadium (BCIS), Jakarta Utara, pada Minggu malam (27/10).
Topik debat kedua adalah “Ekonomi dan Kehidupan”. Proyek ini dibagi menjadi enam proyek yang infrastrukturnya terkait dengan pelayanan dasar, pendidikan, dan kesehatan.
Jadi untuk mengatasi kesenjangan sosial, mengembangkan ekonomi digital dan UMKM, pariwisata adalah ekonomi baru dan pendapatan produk pertama.
Ikut berdebat adalah dua calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Paslon Nomor Urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dan Paslon Nomor Urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).
Sebelumnya, debat pertama digelar di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Minggu malam (6/10) dengan mengusung tema “Empowering Workers and Transforming Jakarta to the city”.
Debat Pilkada Jakarta putaran ketiga dijadwalkan pada 17 November 2024.
Leave a Reply