Ankara (ANTARA) – Norwegia meminta perusahaan dalam negeri menghentikan kegiatan bisnis yang “mendukung penjajahan Israel di Palestina”.
“Kerja sama perdagangan dan bisnis semacam itu mungkin terkait dengan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional, dan dalam beberapa kasus mungkin dianggap sebagai aktivitas yang membiarkan pelanggaran hak tersebut terus terjadi,” kata Menteri Luar Negeri Espen Barth Eide dalam sebuah pernyataan dilepaskan. Selasa (22/10).
Oleh karena itu, pemerintah menyarankan perusahaan Norwegia untuk tidak melakukan kerja sama perdagangan atau bisnis yang mendukung kehadiran ilegal Israel di wilayah pendudukan Palestina, ujarnya.
Pemerintah menyatakan harapannya agar perusahaan tersebut “beroperasi secara bertanggung jawab,” mengacu pada pendapat penasihat Mahkamah Internasional (ICJ) pada 19 Juli yang menyatakan bahwa “praktik Israel melanggar hukum internasional dan hukum kemanusiaan,” kata pernyataan itu.
Menteri Luar Negeri mengatakan: “Ketika Mahkamah Internasional mengeluarkan pernyataan yang jelas seperti yang terjadi pada 19 Juli, hal itu berdampak pada perusahaan-perusahaan dari Norwegia dan negara-negara lain.”
Mei lalu, Norwegia bergabung dengan Spanyol dan Irlandia dalam mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat. Slovenia dan Armenia menyusul pada bulan Juni.
Sebagai tanggapan, Israel mencabut akreditasi diplomat Norwegia yang bekerja dengan Otoritas Palestina.
Sejak Israel memulai kampanye militernya di Gaza pada Oktober tahun lalu, lebih dari 42.600 warga Palestina telah terbunuh dan lebih dari 100.000 orang terluka, sebagian besar adalah wanita dan anak-anak.
Israel saat ini menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas tindakannya di Gaza, di mana jutaan warga Palestina masih mengungsi dan menderita kekurangan makanan, pasokan medis, dan kebutuhan dasar lainnya.
Sumber: Anatolia
Leave a Reply