Bandung, Jawa Barat (ANTARA) – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Papua Barat melakukan studi banding transformasi digital bersama Bapenda Jawa Barat dalam upaya mengoptimalkan potensi dan realisasi pendapatan daerah.
Ketua Tim Studi Lapangan Bapenda Papua Barat di Bandung, Jawa Barat, Sarse Meadowdga, Kamis, mengatakan inovasi digital yang diterapkan Bapenda Jabar harus diadopsi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi.
“Kami melihat banyak kemajuan dan strategi inovatif di Bapenda Jabar untuk meningkatkan pendapatan daerah,” kata Sars.
Ia mengatakan, Bapenda Papua Barat berkomitmen secara bertahap mengembangkan saluran digital untuk memudahkan transaksi nontunai bagi seluruh wajib pajak dan telah mengembangkan aplikasi smartline khusus pembayaran PKB.
Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur tentang Pendapatan dan Retribusi Daerah yang telah selesai beberapa waktu lalu juga menggunakan data pembanding setelah studi lapangan dengan Bapenda Jabar dan Bapenda Jateng.
“Kedepannya kami berencana mengajukan permohonan pembayaran retribusi daerah. Transformasi digital pasti terjadi secara bertahap,” kata Sars.
Selain itu, tujuan pelaksanaan studi lapangan juga untuk mengetahui kesiapan Bapenda Jabar menyikapi pemberlakuan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Non Logam, ujarnya. Mineral dan Batuan (MBLB).
Terbuka atau tambahan pada ketiga jenis pajak daerah tersebut akan diterapkan secara kolektif mulai Januari 2025, sehingga masing-masing pemerintah daerah harus mendiskusikan strategi penerapannya terlebih dahulu.
“Pembebasan ketiga jenis pajak tersebut akan mulai berlaku pada 5 Januari 2025. Kami melihat Bapenda Jabar sangat bersedia sehingga kami melakukan negosiasi,” jelas Pak. Tim Bapenda Provinsi Papua Barat berdiskusi dengan Tim Pengelola Sistem Informasi Pendapatan Bapenda Jawa Barat di Bandung, Jawa Barat pada Kamis (24/10/2024). Antara/Franciscus Salu Weking
Ketua Tim Pengelola Sistem Informasi Pendapatan Bapenda Jawa Barat Ivan Navelia menyarankan agar kemajuan teknologi digital dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Bapenda Papua Barat.
Hal ini akan berdampak positif terhadap pendapatan riil daerah dari sektor pendapatan pajak kendaraan bermotor dan retribusi daerah lainnya yang dikelola oleh masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) Samsat.
Saat ini semuanya serba digital. Ia mengatakan transformasi pelayanan berbasis teknologi digital menjadi kunci utama peningkatan pendapatan daerah.
Menurut Ivan, Bapenda Papua Barat perlu membentuk tim khusus untuk mengelola teknologi transformasi yang didukung ketersediaan anggaran agar upaya menghadirkan layanan inovatif berbasis digital dapat lebih optimal.
Ekosistem digital pada sektor pendapatan terstruktur harus terintegrasi dan mematuhi standar keamanan informasi ISO-27001 agar kuat terhadap serangan siber dan pencurian data oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Data apa pun yang ditangani adalah data sensitif, sehingga keamanan siber menjadi kuncinya. Tim yang menanganinya juga harus ASN,” kata Evan.
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Papua Barat periode Januari-September 2024 mencapai Rp340 miliar atau hampir 65 persen dari target PAD pada APBD Pokok 2024 sebesar Rp532 miliar.
Komponen pajak daerah memberikan kontribusi terbesar terhadap pencapaian PAD 2024 dengan realisasi sebesar Rp200 miliar, disusul pendapatan retribusi daerah sekitar Rp3 miliar, dan pendapatan riil daerah lainnya sebesar Rp60 miliar.
Leave a Reply