JAKARTA (ANTARA) – Panitia Pemilihan Jakarta Selatan meminta para camat dan lurah di wilayahnya memberikan fasilitas konsultasi kepada Tim Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) demi suksesnya penyelenggaraan Pikkada DKI Jakarta 2024 yang mungkin memerlukan koordinasi dengan camat Atau bisa juga difasilitasi dengan PPK atau KPPS yang bersedia melakukan perundingan,” kata Ketua KPU Jakarta Selatan Mohamed Taqiuddin saat dihubungi Jakarta, Sabtu.
Tachudin mengatakan, jika dilihat dari pengalaman pemilu lalu, masih banyak kesalahan dalam pelaksanaan KPPS, seperti kotak suara harusnya di luar tapi di dalam.
Hal ini menyulitkan petugas jalan untuk mengatur logistik pemilu dan entri data. “Kami berharap fasilitas ini dapat memperdalam pemahaman tentang pelaksanaan pemilu di wilayah KPPS,” ujarnya. Baca juga: KPU Jakarta Pusat memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada KPPS di lokasi khusus.
Apalagi, KPPS menjadi garda terdepan dalam pelayanan yang diberikan penyelenggara Pilkada.
KPU Jakarta Selatan akan mencalonkan dan mengangkat anggota KPPS pada tanggal 7 November 2024, dan masa jabatan KPPS dimulai pada tanggal 7 November sampai dengan 8 Desember 2024.
Hingga 27 November 2024, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada DKI Jakarta Selatan berjumlah 1.748.961 pemilih, terdiri dari laki-laki 855.957 orang dan perempuan 893.004 orang. Baca juga: Stok Bawaslu Jakbar Tak Bisa Dipasang di Tile APK Nah, TPSnya ada 3.270. Sedangkan DPT Jakarta DKI berjumlah 8.214.700 pemilih dan 14.935 TPS.
KPU DKI Jakarta mengusung tiga pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada Minggu (22/9).
Tiga pasangan calon adalah Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) Nomor Urut 1, Independen Nomor Urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dan Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) Seri Nomor Urut 3. Kebutuhan utama gudang dari Subbagian KPU Jakarta adalah memaksimalkan pemeliharaan logistik
Leave a Reply